[ FISIP MENULIS ]

Pos-Kolonialisme :  

Jeratan Dominant-Dominated Yang Kentara Meski Sudah Merdeka

Oleh

Bryan Marshal Aflah

Dalam waktu dekat, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Hal ini berarti kita memperingati independensi kita dari belenggu jeratan koloni negara yang pernah menjajah tanah air ini. Sejarahnya memang cukup panjang, namun yang kita harapkan adalah kita dapat berdialektika diatasnya. Berawal dari Portugis yang diikuti oleh Spanyol. Lalu datang Belanda,  dan yang terakhir yaitu Jepang. Setelah mendapat serentetan tesa dan antitesa akibat penjajahan tersebut, maka titik tolak sintesa terjadi ketika Ir. Soekarno, membacakan Proklamasi Kemerdekan Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, saya ingin menggarisbawahi tentang sebuah premis, “apakah kita bisa terlepas dari jeratan dominant-dominated”. Dominant-dominated disini adalah sebuah praktik yang dilakukan para kolonialis, yang dalam terminologi Gramscian, disebut hegemoni. Hegemoni mengandaikan sebuah gagasan tertentu lebih berpengaruh daripada gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan daripada kebudayaan lainnya. Singkatnya, hakikat hegemoni yang dilakukan para kolonialis tak lebih daripada penujukkan superioritas diri kaum kolonialis terhadap kaum pribumi (dimana kata “pribumi” merupakan sebuah diksi bentukan dari para kolonialis) yang inferioritas. Lalu bagaimana mereka melakukannya ?. Para kolonialis menggunakan teknik representasi untuk menggambarkan “siapa itu Timur” dan “siapa itu Barat” (dalam konteks ini “Timur” merujuk pada Indonesia dan Barat merujuk pada para kolonialis). Maka dibuatlah skema geografi imajinatif yang mempunyai garis demarkasi yang jelas (meski saya menafsirkan garis tersebut berada dalam delusi sehingga imajiner) tanpa memperdulikan “Timur secara an sich”, namun terjebak dalam utopia “Barat yang superioritas”. Timur yang tidak digali secara an sich oleh barat dijadikan sebuah metafora, yaitu Timur sebagai kanvas lukis atau panggung dramaturgi. Struktur singkatnya begini, “Timur sebagai dramawan yang tampil, sedangkan Barat sebagai sutradaranya atau Timur sebagai kanvas lukis, sedangkan Barat sebagai pelukis”. Lalu apa konsekuensi dari hal tersebut ?, Timur dipertontonkan ke Barat dengan segala skenario buatan mereka dan Timur perlahan membenarkan sebuah skenario yang diberikan Barat bahwasannya mereka inferioritas. Pun dalam pertunjukkan ini, tidak lupa dilengkapi dengan repertoar-repertoar budaya seperti Candi, Kerajaan, Raja dan Ratu, dan lain-lain. Timur juga sebuah kanvas yang siap dilukis kapan saja sesuai kepentingan dan dihapus jika sudah tua lalu memaksa nilai Barat dianut oleh Timur sepenuhnya (perhatikan kata kepentingan). Maka dari itu, bagi Barat, Identitas Timur mengambang bak kayu dilautan yang berwarna sepia, coklat tua, setua dengan zaman kita.

            Dalam waktu dekat, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Hal ini berarti kita memperingati independensi kita dari belenggu jeratan koloni negara yang pernah menjajah tanah air ini. Sejarahnya memang cukup panjang, namun yang kita harapkan adalah kita dapat berdialektika diatasnya. Berawal dari Portugis yang diikuti oleh Spanyol. Lalu datang Belanda,  dan yang terakhir yaitu Jepang. Setelah mendapat serentetan tesa dan antitesa akibat penjajahan tersebut, maka titik tolak sintesa terjadi ketika Ir. Soekarno, membacakan Proklamasi Kemerdekan Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, saya ingin menggarisbawahi tentang sebuah premis, “apakah kita bisa terlepas dari jeratan dominant-dominated”. Dominant-dominated disini adalah sebuah praktik yang dilakukan para kolonialis, yang dalam terminologi Gramscian, disebut hegemoni. Hegemoni mengandaikan sebuah gagasan tertentu lebih berpengaruh daripada gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan daripada kebudayaan lainnya. Singkatnya, hakikat hegemoni yang dilakukan para kolonialis tak lebih daripada penujukkan superioritas diri kaum kolonialis terhadap kaum pribumi (dimana kata “pribumi” merupakan sebuah diksi bentukan dari para kolonialis) yang inferioritas. Lalu bagaimana mereka melakukannya ?. Para kolonialis menggunakan teknik representasi untuk menggambarkan “siapa itu Timur” dan “siapa itu Barat” (dalam konteks ini “Timur” merujuk pada Indonesia dan Barat merujuk pada para kolonialis). Maka dibuatlah skema geografi imajinatif yang mempunyai garis demarkasi yang jelas (meski saya menafsirkan garis tersebut berada dalam delusi sehingga imajiner) tanpa memperdulikan “Timur secara an sich”, namun terjebak dalam utopia “Barat yang superioritas”. Timur yang tidak digali secara an sich oleh barat dijadikan sebuah metafora, yaitu Timur sebagai kanvas lukis atau panggung dramaturgi. Struktur singkatnya begini, “Timur sebagai dramawan yang tampil, sedangkan Barat sebagai sutradaranya atau Timur sebagai kanvas lukis, sedangkan Barat sebagai pelukis”. Lalu apa konsekuensi dari hal tersebut ?, Timur dipertontonkan ke Barat dengan segala skenario buatan mereka dan Timur perlahan membenarkan sebuah skenario yang diberikan Barat bahwasannya mereka inferioritas. Pun dalam pertunjukkan ini, tidak lupa dilengkapi dengan repertoar-repertoar budaya seperti Candi, Kerajaan, Raja dan Ratu, dan lain-lain. Timur juga sebuah kanvas yang siap dilukis kapan saja sesuai kepentingan dan dihapus jika sudah tua lalu memaksa nilai Barat dianut oleh Timur sepenuhnya (perhatikan kata kepentingan). Maka dari itu, bagi Barat, Identitas Timur mengambang bak kayu dilautan yang berwarna sepia, coklat tua, setua dengan zaman kita.

Representasi, mengutip dari pernyataan Said, mengandaikan bahwa Barat merepresentasikan Timur tidak sebagaimana adanya, melainkan bagaimana seharusnya. Timur adalah sebuah produk yang imajiner dan tidak memiliki realitas didalamnya, sehingga Barat muncul sebagai pahlawan untuk mengisi kekosongan realitas didalamnya yang pada hakikatnya tidak berurusan dengan kenyataan atau aktualitas Timur, namun lebih terfokus pada konsistensi internal diri terhadap gagasan-gagasan tentang Timur. Hal Ini bisa dilihat dari novel Disraeli yang berjudul Tancred. Pun para kolonialis melakukan sebuah proses, yang Said sebut sebagai “Orientalisasi”, yaitu sebuah proses untuk menjadikan Timur menjadi Timur-nya orang Barat atau Timur yang menjadi boneka Barat. Hal ini terjadi karena wacana tentang kolonialisme tidak hadir pada ruang kosong, melainkan dikonstruksikan, dengan meminjam terminologi Foucaultdian yaitu melalui relasi kuasa (dalam konteks ini relasi kuasa politis). Perlu diketahui bahwasannya menurut Foucault, kekuasaan itu “ada dimana-mana” dan kekuasaan “selalu ada di sana”. Pandangan ontologis ini yang akan membawa kita ke dalam kesadaran kekuasaan dan relasinya tersebut. Relasi kuasa politis mengandaikan bahwa subjek atau orang tidak pernah berada diluarnya dan mereka juga tidak bisa mendestruksi relasi kuasa tersebut, meskipun meloncat dengan jauh didalamnya. Pun relasi kuasa mengandung suatu aksioma bahwa mereka tidak hanya memiliki bentuk sinkret satu saja, melainkan memiliki beragam bentuk. Relasi di antara mereka mengambarkan kondisi umum dominasi, dan dominasi ini diatur dalam bentuk strategi instrumental yang koheren, dan prosedur relasi kuasa tersebut menyebar, dipersenjatai kembali serta diregenerasi dengan asumsi bahwa integrasi dari relasi ini bergantung atau rentan terhadap strategi-strateginya dalam setiap sisi superordinatnya sehingga tidak mendapati suatu celah (inilah alasan mengapa para kolonialis “terlihat” superioritas). Relasi kuasa juga bersifat reaktif (melayani), namun kereaktifan mereka lebih bertendensi pada layanan yang memiliki kepentingan koheren dengan mereka yang dimana suatu potensi akan dimanfaatkan dalam ranah strategi mereka. Dan relasi kuasa  mengandaikan suatu gagasan dianggap asosiatif dengan wilayah tertentu (Timur) sehingga muncul sebuah wacana dominant-dominated yang akan mencapai titik klimaks, yaitu hegemoni, karena pada dasarnya hegemoni tidak akan berjalan tanpa adanya dominasi. Ketika suatu ranah terdominasi dan akhirnya terkonstruksi, maka subjek atau orang tidak akan bisa atau mampu untuk berada diluar kesadaran kekuasaan tersebut dan mengandaikan subjek terjebak dalam arus sirkumstansial dan kalah (lebih tepatnya diharuskan kalah) setiap saat dalam apa pun keadaannya. Keuntungan bagi barat atas relasi kuasa ini adalah kondisi posisional yang memungkinkan Barat untuk masuk ke dalam suatu rangkaian besar yang berhubungan potensial dengan  Timur, tanpa membuat Barat kehilangan  posisinya yang berada kokoh diatas angin. Singkatnya Barat diandaikan meneropong secara bebas tanpa sekat wilayah Timur.

            Hal ini tercermin pada kondisi negara kita pada saat ini, dimana realitas yang ada selalu bergantung pada relasi kuasa, “Suku Jawa lebih superior daripada Suku Baduy, sehingga Suku Jawa lebih memiliki andil terhadap struktur kuasa”, “anda akan mudah diterima kerja disini apabila ada kerabat yang bekerja disini”, “jika kita berkuasa, kita bisa berbuat sesuai idealisme kita”. Maraknya hegemoni dengan mengatasnamakan kuasa serta hubungannya, akan merusak sebuah struktur yang demokrasi menjadi aristokrasi, oligarki, electoral fundamentalism atau bahkan demokrasi perwakilan. Perlu diketahui, bahwasannya dalam demokrasi tidak boleh ada pemujaan pada pribadi ataupun pada suatu kelompok, karena pada dasarnya demokrasi hadir untuk melawan hal tersebut. Jika itu dilakukan, terutama pada domain politik, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Ini merupakan juga merupakan domain kolonialis terkait dengan dominant-dominated yang dimana pihak yang berkuasa selalu dipuji atas hasil kerjanya, padahal inti dari demokrasi adalah kembali pada rakyat, kembali menjadi rakyat, yaitu sebuah subjek, bukan menjadi kanvas lukis. Pun permasalahan tentang mental inlander, yang marak ditemui di masyarakat luas. Contoh premisnya seperti ini, “orang Indonesia tidak suka sesamanya sukses, mereka lebih suka orang lain yang sukses yang penting sesamanya jangan sukses”. Konsekuensi dari hal ini adalah asumsi apriori, seperti, “wah anak pak …. sukses, pasti dia memakai pesugihan atau karena dekat dengan penguasa. Disini, konstruksi para kolonialis sukses membuat semacam sekat internal antar individu di suatu kelompok masyarakat yang berwujud kecemburuan sosial. Ini tampak seperti strategi devide et impera yang dilakukan Belanda karena keberhasilan mereka melihat celah (karena meneropong dari atas) untuk menimbukan kontravensi internal. Lalu pembungkaman pers, dilarang mengkritik pemerintah, bahkan berpikir kritis yang masih menjadi problema tersendiri bagi freedom of speech. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memapankan diri terhadap kuasa. Padahal demokrasi semenjak semula ia lahir (pun sama dengan marxisme), adalah sebuah negativitas dan ikonoklasme. Pemapanan dan kemufakatan dalam demokrasi haruslah dilihat sebagai equilibrium dari dialektika negativitas, singkatnya negasi-negasi yang dilakukan rakyat, bukan dialektika persetujuan, dan berakhir pemapanan. Derrida mengatakan bahwa “tak ada demokrasi tanpa dekontsruksi”, karena pemapanan adalah politik, berbeda dengan kemapanan yang realitas. Maka dekonstruksi yang bermula dari aktivitas negasi, diperlukan untuk membongkar pemapanan, singkatnya harus progresif. Contoh progresif adalah ketika teman karib Marx yaitu Engels yang mengatakan “sebenarnya kapitalisme itu baik, namun ketika ia mulai korup, maka harus dibongkar”. Namun saya tidak melihat dekonstruksi yang terjadi pada pemerintah demokrasi negara kita, malah yang terjadi adalah pemapanan dan pemujaan berlebih pada kepala pemerintahan. Jadi algoritma di negara kita cukup singkat, seperti ini, “kamu punya prestasi nyata, maka kamu akan langgeng di kursi raja”. Sekarang saya tanya, kui demokrasi ora ?. Pun dengan jejak disosiatif dan traumatik tentang Marxisme ataupun Marxisme-leninisme yang melekat 55 tahun lamanya. Bahkan marginalisasi terjadi ketika kita ingin mempelajari Marxisme atau Marxisme-Leninisme. Paradigma yang terkenal adalah “PKI itu komunis” tanpa landasan ilmiah akan polarisasi marxisme dan marxisme-leninisme. Oke, sekarang saya bedah sedikit saja, Marxisme itu adalah sebuah sebutan (sebenarnya pembakuan) dari ajaran Karl Marx, yang dilakukan oleh teman karibnya, yaitu Friedrich Engles dan tokoh marxisme yaitu Karl Kautsky dan bisa dilihat  pada The German Ideology. Sedangkan Marxisme-Leninisme atau yang biasa kita sebut “Komunisme” adalah Marxisme yang diadopsi oleh pemimpin Revolusi Oktober (Bolshevik) tahun 1917 yaitu Vladimir.I.Lenin yang menjadi kekuatan mondial. Jadi Marxisme-Leninisme merupakan bagian integral dari Marxisme. Singkatnya dari segi ontologi, mereka sama sedangkan pada tataran epistemologi dan aksiologi, mereka berbeda. Jika Marx percaya bahwa kapitalisme akan runtuh diakibatkan oleh paradoks internal dan nantinya akan menyulut revolusi, maka Lenin berpendapat bahwa kita tidak bisa menunggu kapitalisme runtuh dengan sendirinya, kita harus intervensi secara langsung. Jika sampai sekarang pengetahuan tentang Marxisme dan Marxisme-Leninisme dimarginalisasi, maka yang terjadi adalah sesat pikir kategoris yang berujung pada pendangkalan nalar dan pengetahuan masyarakat yang menjadikannya awam akan hal ini sehingga tidak akan bisa membedakan polarisasi tersebut. Aprioritas makin merajalela. Maka dari itu, penting sebuah pengetahuan (beserta paradigmanya), jangan hanya ditodongkan pada kaum intelektual, namun todongkan juga pada negara dan rakyat.

            Saya juga menggarisbawahi bahwasannya perilaku yang dilakukan oleh politisi, yaitu berkata sopan. Padahal bahasa seperti ini digunakan sebagai domain politik oleh Napoleon untuk menjaga perasaan masyarakat penganut Agama Islam. Saya kutipkan dari buku “Orientalisme”, “Di berbagai kesempatan, Napoleon berusaha untuk membuktikan bahwa dia berjuang demi Islam. Semua perkataannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Qur’ani. Demikian pula, ia memerintahkan tentaranya (Grande Arme) untuk selalu mengingat “kehalusan” perasaan Islam”. Disini dapat dilihat bahwa pada realitasnya, penggunaan bahasa halus bertujuan untuk memenangkan perasaan atau untuk menjaga perasaaan. Padahal bahasa, secara radikal berfungsi sebagai penjelas, pendefinisi, maka dari itu tindakan berbahasa adalah usaha untuk memperjelas sesuatu. Sedangkan dilihat dari sisi perpolitikan di Indonesia, berbahasa halus digunakan untuk penyelamatan wajah, mimikri wajah, atau bahkan menjadi domain sugestif agitasi dan jika dibiarkan akan menjadi problema karena (dengan meminjam terminologi dari Kantianisme) ia menjadi kategori imperatif dan berujung memaksa (secara eksplisit) seseorang untuk transaksional dan munafik. Konsekuensi yang paling jelas adalah tereduksinya makna sejati dari tuturan manusia. Jika hal ini terus menerus terjadi, bukankah tindak bicara secara halus dan sopan, merupakan aparatus penipuan ?. Bahkan dalam sejarah, bahasa halus bukanlah domain etika, bukan domain sopan-santun, melainkan domain manipulatif. Contohnya saja Shakespeare Insult, Blame Poetry. Bahkan jika seorang intelektual dituntut untuk berkata halus, maka tak ada koherensi diatasnya, tak ada hubungannya dengan bahasa halus. Sekarang saya bertanya, bukankah yang kita pelajari dalam sejarah filsafat, sejarah pemikiran, sejarah sains, berakar pada makian dan penuh dengan penistaan ?. Kalimat yang saya kutip diatas adalah contohnya. Dan pesan saya ketimbang kita selalu (dan secara absolutis) memuji novel Max Havelaar karya Multatuli atas jasanya yang dibilang cukup besar bagi Indonesia, coba kita studi komparatifkan dengan dua novel lain yaitu “Coolie” dan “Tropic Fever: The Adventure of a Planter in Sumatra”. Novel yang pertama karya L. Szekely dan yang kedua karya M.H. Lulofs. Mungkin 2 novel diatas lebih menggugah kita dalam membaca sejarah tentang bagaimana kolonialisme Belanda bermetamorfosis menjadi Kapitalisme Global yang dimana efek akan hal itu masih terus kita alami, bahkan sampai titik ini.  Maka disini saya akan mengajukan sebuah premis “jika Indonesia ingin maju, yang pertama menjadi titik fokus adalah penanganan sindrom post-kolonialisme, harus dibebaskan dari mental terjajah atau dominant-dominated, hasrat untuk berbuat menurut idealisme yang tak tepat, sehingga mampu berpikir jernih dan kritis tanpa terjebak logical fallacy atau sesat pikir kategorik, delusif dan yang utama yaitu disosiatif”.  Jika hal ini tidak menjadi titik fokus, maka sumber daya manusia Indonesia akan bermental inlander, manipulatif, awam, atau bahkan korup. Maka dari itu saya setuju dengan pernyataan Said, yaitu “Pos-Kolonialisme bukan hanya tentang bagaimana “setelah kolonialisme itu”, tetapi “mengambil bentuk baru apa kolonialisme tersebut”. Dan setelah membaca narasi singkat yang saya tulis ini, menurut anda apakah kita bisa lepas dari jeratan tersebut atau malah lebih dalam menyelam pada deru arus seperti ini ?.

“Ketika diksi “kita lebih cinta kemerdekaan daripada perdamaian” berubah menjadi “lebih cinta perdamaian daripada kemerdekaan”, konsekuensi seriusnya adalah seseorang lebih suka mengorbankan kebenaran untuk menghindari sebuah atau rentetan konflik.”

Terimakasih dan Selamat HUT RI Ke-75

Dalam waktu dekat, Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Hal ini berarti kita memperingati independensi kita dari belenggu jeratan koloni negara yang pernah menjajah tanah air ini. Sejarahnya memang cukup panjang, namun yang kita harapkan adalah kita dapat berdialektika diatasnya. Berawal dari Portugis yang diikuti oleh Spanyol. Lalu datang Belanda,  dan yang terakhir yaitu Jepang. Setelah mendapat serentetan tesa dan antitesa akibat penjajahan tersebut, maka titik tolak sintesa terjadi ketika Ir. Soekarno, membacakan Proklamasi Kemerdekan Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, saya ingin menggarisbawahi tentang sebuah premis, “apakah kita bisa terlepas dari jeratan dominant-dominated”. Dominant-dominated disini adalah sebuah praktik yang dilakukan para kolonialis, yang dalam terminologi Gramscian, disebut hegemoni. Hegemoni mengandaikan sebuah gagasan tertentu lebih berpengaruh daripada gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan daripada kebudayaan lainnya. Singkatnya, hakikat hegemoni yang dilakukan para kolonialis tak lebih daripada penujukkan superioritas diri kaum kolonialis terhadap kaum pribumi (dimana kata “pribumi” merupakan sebuah diksi bentukan dari para kolonialis) yang inferioritas. Lalu bagaimana mereka melakukannya ?. Para kolonialis menggunakan teknik representasi untuk menggambarkan “siapa itu Timur” dan “siapa itu Barat” (dalam konteks ini “Timur” merujuk pada Indonesia dan Barat merujuk pada para kolonialis). Maka dibuatlah skema geografi imajinatif yang mempunyai garis demarkasi yang jelas (meski saya menafsirkan garis tersebut berada dalam delusi sehingga imajiner) tanpa memperdulikan “Timur secara an sich”, namun terjebak dalam utopia “Barat yang superioritas”. Timur yang tidak digali secara an sich oleh barat dijadikan sebuah metafora, yaitu Timur sebagai kanvas lukis atau panggung dramaturgi. Struktur singkatnya begini, “Timur sebagai dramawan yang tampil, sedangkan Barat sebagai sutradaranya atau Timur sebagai kanvas lukis, sedangkan Barat sebagai pelukis”. Lalu apa konsekuensi dari hal tersebut ?, Timur dipertontonkan ke Barat dengan segala skenario buatan mereka dan Timur perlahan membenarkan sebuah skenario yang diberikan Barat bahwasannya mereka inferioritas. Pun dalam pertunjukkan ini, tidak lupa dilengkapi dengan repertoar-repertoar budaya seperti Candi, Kerajaan, Raja dan Ratu, dan lain-lain. Timur juga sebuah kanvas yang siap dilukis kapan saja sesuai kepentingan dan dihapus jika sudah tua lalu memaksa nilai Barat dianut oleh Timur sepenuhnya (perhatikan kata kepentingan). Maka dari itu, bagi Barat, Identitas Timur mengambang bak kayu dilautan yang berwarna sepia, coklat tua, setua dengan zaman kita.

Representasi, mengutip dari pernyataan Said, mengandaikan bahwa Barat merepresentasikan Timur tidak sebagaimana adanya, melainkan bagaimana seharusnya. Timur adalah sebuah produk yang imajiner dan tidak memiliki realitas didalamnya, sehingga Barat muncul sebagai pahlawan untuk mengisi kekosongan realitas didalamnya yang pada hakikatnya tidak berurusan dengan kenyataan atau aktualitas Timur, namun lebih terfokus pada konsistensi internal diri terhadap gagasan-gagasan tentang Timur. Hal Ini bisa dilihat dari novel Disraeli yang berjudul Tancred. Pun para kolonialis melakukan sebuah proses, yang Said sebut sebagai “Orientalisasi”, yaitu sebuah proses untuk menjadikan Timur menjadi Timur-nya orang Barat atau Timur yang menjadi boneka Barat. Hal ini terjadi karena wacana tentang kolonialisme tidak hadir pada ruang kosong, melainkan dikonstruksikan, dengan meminjam terminologi Foucaultdian yaitu melalui relasi kuasa (dalam konteks ini relasi kuasa politis). Perlu diketahui bahwasannya menurut Foucault, kekuasaan itu “ada dimana-mana” dan kekuasaan “selalu ada di sana”. Pandangan ontologis ini yang akan membawa kita ke dalam kesadaran kekuasaan dan relasinya tersebut. Relasi kuasa politis mengandaikan bahwa subjek atau orang tidak pernah berada diluarnya dan mereka juga tidak bisa mendestruksi relasi kuasa tersebut, meskipun meloncat dengan jauh didalamnya. Pun relasi kuasa mengandung suatu aksioma bahwa mereka tidak hanya memiliki bentuk sinkret satu saja, melainkan memiliki beragam bentuk. Relasi di antara mereka mengambarkan kondisi umum dominasi, dan dominasi ini diatur dalam bentuk strategi instrumental yang koheren, dan prosedur relasi kuasa tersebut menyebar, dipersenjatai kembali serta diregenerasi dengan asumsi bahwa integrasi dari relasi ini bergantung atau rentan terhadap strategi-strateginya dalam setiap sisi superordinatnya sehingga tidak mendapati suatu celah (inilah alasan mengapa para kolonialis “terlihat” superioritas). Relasi kuasa juga bersifat reaktif (melayani), namun kereaktifan mereka lebih bertendensi pada layanan yang memiliki kepentingan koheren dengan mereka yang dimana suatu potensi akan dimanfaatkan dalam ranah strategi mereka. Dan relasi kuasa  mengandaikan suatu gagasan dianggap asosiatif dengan wilayah tertentu (Timur) sehingga muncul sebuah wacana dominant-dominated yang akan mencapai titik klimaks, yaitu hegemoni, karena pada dasarnya hegemoni tidak akan berjalan tanpa adanya dominasi. Ketika suatu ranah terdominasi dan akhirnya terkonstruksi, maka subjek atau orang tidak akan bisa atau mampu untuk berada diluar kesadaran kekuasaan tersebut dan mengandaikan subjek terjebak dalam arus sirkumstansial dan kalah (lebih tepatnya diharuskan kalah) setiap saat dalam apa pun keadaannya. Keuntungan bagi barat atas relasi kuasa ini adalah kondisi posisional yang memungkinkan Barat untuk masuk ke dalam suatu rangkaian besar yang berhubungan potensial dengan  Timur, tanpa membuat Barat kehilangan  posisinya yang berada kokoh diatas angin. Singkatnya Barat diandaikan meneropong secara bebas tanpa sekat wilayah Timur.

            Hal ini tercermin pada kondisi negara kita pada saat ini, dimana realitas yang ada selalu bergantung pada relasi kuasa, “Suku Jawa lebih superior daripada Suku Baduy, sehingga Suku Jawa lebih memiliki andil terhadap struktur kuasa”, “anda akan mudah diterima kerja disini apabila ada kerabat yang bekerja disini”, “jika kita berkuasa, kita bisa berbuat sesuai idealisme kita”. Maraknya hegemoni dengan mengatasnamakan kuasa serta hubungannya, akan merusak sebuah struktur yang demokrasi menjadi aristokrasi, oligarki, electoral fundamentalism atau bahkan demokrasi perwakilan. Perlu diketahui, bahwasannya dalam demokrasi tidak boleh ada pemujaan pada pribadi ataupun pada suatu kelompok, karena pada dasarnya demokrasi hadir untuk melawan hal tersebut. Jika itu dilakukan, terutama pada domain politik, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Ini merupakan juga merupakan domain kolonialis terkait dengan dominant-dominated yang dimana pihak yang berkuasa selalu dipuji atas hasil kerjanya, padahal inti dari demokrasi adalah kembali pada rakyat, kembali menjadi rakyat, yaitu sebuah subjek, bukan menjadi kanvas lukis. Pun permasalahan tentang mental inlander, yang marak ditemui di masyarakat luas. Contoh premisnya seperti ini, “orang Indonesia tidak suka sesamanya sukses, mereka lebih suka orang lain yang sukses yang penting sesamanya jangan sukses”. Konsekuensi dari hal ini adalah asumsi apriori, seperti, “wah anak pak …. sukses, pasti dia memakai pesugihan atau karena dekat dengan penguasa. Disini, konstruksi para kolonialis sukses membuat semacam sekat internal antar individu di suatu kelompok masyarakat yang berwujud kecemburuan sosial. Ini tampak seperti strategi devide et impera yang dilakukan Belanda karena keberhasilan mereka melihat celah (karena meneropong dari atas) untuk menimbukan kontravensi internal. Lalu pembungkaman pers, dilarang mengkritik pemerintah, bahkan berpikir kritis yang masih menjadi problema tersendiri bagi freedom of speech. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memapankan diri terhadap kuasa. Padahal demokrasi semenjak semula ia lahir (pun sama dengan marxisme), adalah sebuah negativitas dan ikonoklasme. Pemapanan dan kemufakatan dalam demokrasi haruslah dilihat sebagai equilibrium dari dialektika negativitas, singkatnya negasi-negasi yang dilakukan rakyat, bukan dialektika persetujuan, dan berakhir pemapanan. Derrida mengatakan bahwa “tak ada demokrasi tanpa dekontsruksi”, karena pemapanan adalah politik, berbeda dengan kemapanan yang realitas. Maka dekonstruksi yang bermula dari aktivitas negasi, diperlukan untuk membongkar pemapanan, singkatnya harus progresif. Contoh progresif adalah ketika teman karib Marx yaitu Engels yang mengatakan “sebenarnya kapitalisme itu baik, namun ketika ia mulai korup, maka harus dibongkar”. Namun saya tidak melihat dekonstruksi yang terjadi pada pemerintah demokrasi negara kita, malah yang terjadi adalah pemapanan dan pemujaan berlebih pada kepala pemerintahan. Jadi algoritma di negara kita cukup singkat, seperti ini, “kamu punya prestasi nyata, maka kamu akan langgeng di kursi raja”. Sekarang saya tanya, kui demokrasi ora ?. Pun dengan jejak disosiatif dan traumatik tentang Marxisme ataupun Marxisme-leninisme yang melekat 55 tahun lamanya. Bahkan marginalisasi terjadi ketika kita ingin mempelajari Marxisme atau Marxisme-Leninisme. Paradigma yang terkenal adalah “PKI itu komunis” tanpa landasan ilmiah akan polarisasi marxisme dan marxisme-leninisme. Oke, sekarang saya bedah sedikit saja, Marxisme itu adalah sebuah sebutan (sebenarnya pembakuan) dari ajaran Karl Marx, yang dilakukan oleh teman karibnya, yaitu Friedrich Engles dan tokoh marxisme yaitu Karl Kautsky dan bisa dilihat  pada The German Ideology. Sedangkan Marxisme-Leninisme atau yang biasa kita sebut “Komunisme” adalah Marxisme yang diadopsi oleh pemimpin Revolusi Oktober (Bolshevik) tahun 1917 yaitu Vladimir.I.Lenin yang menjadi kekuatan mondial. Jadi Marxisme-Leninisme merupakan bagian integral dari Marxisme. Singkatnya dari segi ontologi, mereka sama sedangkan pada tataran epistemologi dan aksiologi, mereka berbeda. Jika Marx percaya bahwa kapitalisme akan runtuh diakibatkan oleh paradoks internal dan nantinya akan menyulut revolusi, maka Lenin berpendapat bahwa kita tidak bisa menunggu kapitalisme runtuh dengan sendirinya, kita harus intervensi secara langsung. Jika sampai sekarang pengetahuan tentang Marxisme dan Marxisme-Leninisme dimarginalisasi, maka yang terjadi adalah sesat pikir kategoris yang berujung pada pendangkalan nalar dan pengetahuan masyarakat yang menjadikannya awam akan hal ini sehingga tidak akan bisa membedakan polarisasi tersebut. Aprioritas makin merajalela. Maka dari itu, penting sebuah pengetahuan (beserta paradigmanya), jangan hanya ditodongkan pada kaum intelektual, namun todongkan juga pada negara dan rakyat.

            Saya juga menggarisbawahi bahwasannya perilaku yang dilakukan oleh politisi, yaitu berkata sopan. Padahal bahasa seperti ini digunakan sebagai domain politik oleh Napoleon untuk menjaga perasaan masyarakat penganut Agama Islam. Saya kutipkan dari buku “Orientalisme”, “Di berbagai kesempatan, Napoleon berusaha untuk membuktikan bahwa dia berjuang demi Islam. Semua perkataannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Qur’ani. Demikian pula, ia memerintahkan tentaranya (Grande Arme) untuk selalu mengingat “kehalusan” perasaan Islam”. Disini dapat dilihat bahwa pada realitasnya, penggunaan bahasa halus bertujuan untuk memenangkan perasaan atau untuk menjaga perasaaan. Padahal bahasa, secara radikal berfungsi sebagai penjelas, pendefinisi, maka dari itu tindakan berbahasa adalah usaha untuk memperjelas sesuatu. Sedangkan dilihat dari sisi perpolitikan di Indonesia, berbahasa halus digunakan untuk penyelamatan wajah, mimikri wajah, atau bahkan menjadi domain sugestif agitasi dan jika dibiarkan akan menjadi problema karena (dengan meminjam terminologi dari Kantianisme) ia menjadi kategori imperatif dan berujung memaksa (secara eksplisit) seseorang untuk transaksional dan munafik. Konsekuensi yang paling jelas adalah tereduksinya makna sejati dari tuturan manusia. Jika hal ini terus menerus terjadi, bukankah tindak bicara secara halus dan sopan, merupakan aparatus penipuan ?. Bahkan dalam sejarah, bahasa halus bukanlah domain etika, bukan domain sopan-santun, melainkan domain manipulatif. Contohnya saja Shakespeare Insult, Blame Poetry. Bahkan jika seorang intelektual dituntut untuk berkata halus, maka tak ada koherensi diatasnya, tak ada hubungannya dengan bahasa halus. Sekarang saya bertanya, bukankah yang kita pelajari dalam sejarah filsafat, sejarah pemikiran, sejarah sains, berakar pada makian dan penuh dengan penistaan ?. Kalimat yang saya kutip diatas adalah contohnya. Dan pesan saya ketimbang kita selalu (dan secara absolutis) memuji novel Max Havelaar karya Multatuli atas jasanya yang dibilang cukup besar bagi Indonesia, coba kita studi komparatifkan dengan dua novel lain yaitu “Coolie” dan “Tropic Fever: The Adventure of a Planter in Sumatra”. Novel yang pertama karya L. Szekely dan yang kedua karya M.H. Lulofs. Mungkin 2 novel diatas lebih menggugah kita dalam membaca sejarah tentang bagaimana kolonialisme Belanda bermetamorfosis menjadi Kapitalisme Global yang dimana efek akan hal itu masih terus kita alami, bahkan sampai titik ini.  Maka disini saya akan mengajukan sebuah premis “jika Indonesia ingin maju, yang pertama menjadi titik fokus adalah penanganan sindrom post-kolonialisme, harus dibebaskan dari mental terjajah atau dominant-dominated, hasrat untuk berbuat menurut idealisme yang tak tepat, sehingga mampu berpikir jernih dan kritis tanpa terjebak logical fallacy atau sesat pikir kategorik, delusif dan yang utama yaitu disosiatif”.  Jika hal ini tidak menjadi titik fokus, maka sumber daya manusia Indonesia akan bermental inlander, manipulatif, awam, atau bahkan korup. Maka dari itu saya setuju dengan pernyataan Said, yaitu “Pos-Kolonialisme bukan hanya tentang bagaimana “setelah kolonialisme itu”, tetapi “mengambil bentuk baru apa kolonialisme tersebut”. Dan setelah membaca narasi singkat yang saya tulis ini, menurut anda apakah kita bisa lepas dari jeratan tersebut atau malah lebih dalam menyelam pada deru arus seperti ini ?.

“Ketika diksi “kita lebih cinta kemerdekaan daripada perdamaian” berubah menjadi “lebih cinta perdamaian daripada kemerdekaan”, konsekuensi seriusnya adalah seseorang lebih suka mengorbankan kebenaran untuk menghindari sebuah atau rentetan konflik.”

Terimakasih dan Selamat HUT RI Ke-75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close