[ FISIP MENULIS ]

Dalam Kekerasan, Damai Bukan Keadilan

oleh

Norma Aulia ( Sosiologi 2018 )

Sebelum memulai pembahasan mengenai hari keadilan internasional yang bertepatan pada tanggal 17 Juli , ada baik nya kita memantik dengan beberapa rentetan peristiwa yang berkaitan dengan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan RUU PKS dari prolegnas prioritas yang membuat pembahasan ditunda. Tidak hanya penundaan pembahasan, pencabutan tersebut menyebabkan banyak kasus yang terjadi tidak tertangani.

Ketidakpekaan pemerintah terhadap isu gender, seperti diskriminasi gender yang kerap merugikan perempuan menjadi catatan kelam bagi negeri yang konon katanya akrab dengan keadilan dan demokrasi. Merujuk pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Secara rincinya terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani Lembaga Mitra Pengada Layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan. Menurut Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati, keberadaan RUU PKS merupakan bentuk reformasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan. Sehingga jika RUU PKS segera disahkan, kita bisa menyepakati bahwa RUU PKS mampu menjadi jawaban atas problematik kekerasan seksual yang menghantui perempuan di Indonesia. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap perspektif gender , makin mendukung kebijakan pemerintah yang makin ‘awur’. Sehingga tak jarang, banyak kasus diskriminasi terhadap gender berujung “damai”. Apakah damai adalah keputusan yang tepat? Justru tidak, karena korban sangat di rugikan. Tapi perlu diingat, “gender” disini tidak hanya mengacu pada perempuan namun seluruh gender memiliki resiko terhadap kekerasan.

Lalu mengapa, isu gender dan RUU PKS erat jaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang tak jarang dianggap condong ke perempuan saja? Itu dikarenakan RUU PKS sendiri lahir dari buah pengaduan atas untaian kasus kekerasan seksual yang kian mengganas. Kala RUU ini merekah dan muncul ke masyarakat Indonesia, sambutan positif pun bermunculan khususnya dari kalangan rentan kekerasan seksual yaitu perempuan. Sejatinya RUU PKS adalah payung hukum yang pas untuk memukul mundur segala persoalan kekerasan seksual di negeri ini. Sebab, apabila disahkan RUU PKS dapat menjadi payung hukum dengan substansi tepat guna melindungi kaum yang rentan terhadap kekerasan seksual dan lagi-lagi kaum rentan itu jatuh kepada perempuan. Sehingga, terhadap kasus kekerasan seksual di ruang privat yang pelakunya adalah orang terdekat korban seperti orang tua, pacar, pasangan, atasan, guru, atau tokoh agama dapat diusut dengan jelas tanpa adanya unsur pelemahan yang diakibatkan status si pelaku sebagai orang terdekat korban.

Mengupayakan keadilan dalam gender, membutuhkan produk hukum yang mampu melepas jerat ketidakadilan yang dialami seluruh gender. Keadilan gender adalah salah satu pondasi akan adanya suatu keadilan.  Lantas bagaimana dengan nasib undang-undang yang dinilai mampu menyejahterakan rakyat? Jelas, hingga saat ini terhambat prosesnya. Salah satunya Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai payung hukum untuk kaum perempuan dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual. Bisa dikatakan, perjalanan RUU PKS macet total jika dilihat dengan kasus yang kian meningkat.  Apakah keadilan kian kabur?

 Hidup Keadilan!

 Sahkan RUU PKS!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close