OMNIBUS LAW KITA ?

Sejak pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2020 lalu, masyarakat yang berada di bahwa garis ekonomi menegah ke atas dikabarkan kian terpuruk. Fenomena itu kian semrawut setelah lonjakan kasus Covid-19 dilaporkan nyaris di berbagai wilayah Indonesia. HalHal itu berdampak pada keselamatan tenaga media. Tidak diketahui banyak tenaga medis berguguran fenomena tersebut.  Setiap hari, kabar duka terus berdatangan dari tenaga medis yang meninggal dunia akibat Covid-19. Artinya dalam kondisi tidak menentu seperti sekarang, banyak masyarakat dapat menentukan pada satu jawaban dari pilihan yang sangat dilematis yaitu antara memilih untuk mati karena kelaparan atau mati terpapar virus Covid-19. Gagasanagasan mengenai Omnibus Law atau Omnibus Legislation sebagai terobosan baru dalam bidang Hukum di Indonesia. DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan UU Cipta Kerja ini langsung memicu gelombang penolakan dari elemen buruh serta mahasiswa. Mereka berdemontrasi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja. Tak sedikit pula yang menyoal UU ini lantaran dinilai pembahasannya terkesan tergesa-gesa.

Aturan yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Omnibus Law ini memiliki 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang direvisi melalui Omnibus Law. Undang-Undang direvisi agar investasi dapat semakin mudah masuk di Indonesia.  UU Cipta Kerja juga dapat mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang menghapus cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Selain itu, Ombnibus Law Cipta Kerja juga akan memberikan ruang bagi penguasaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon, dan penetapan upah minimum menjadi standar provinsi serta para pekerja outsourcing semakin tidak jelas keberadaannya.

Jadi , omnibus law yang disahkan oleh anggota dewan dan juga segera akan disahkan oleh pemerintah ini apakah sudah tepat untuk kita? Untuk memperbaiki semua kebobrokan di peraturan sebelum Nya atau menambah lubang di peraturan yang baru ini. Kita memang harus lebih rajin dan giat untuk benar-benar mengetahui isi dari semua itu , karena sekali lagi jika kita tidak memahaminya maka seterusnya akan tetap bertanya tanya tentang manfaat dari omnibus law itu apakah untuk kita

KASTRAT

BEM FISIP UNEJ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close